Bulan Desember ini menandai satu tahun saya bekerja di Desa Kiabu sebagai Asisten Program Konservasi Laut di Yayasan. Setahun terakhir hidup di pulau terpencil telah mengajarkan saya banyak hal, tidak hanya tentang konservasi laut tetapi juga tentang bekerja bersama masyarakat pulau setempat (baca tentang minggu pertama saya tinggal di Kiabu di sini).
Tak diragukan lagi, tantangan terbesar sejauh ini dalam melakukan kerja konservasi di Anambas yang harus dihadapi saya dan tim konservasi laut adalah cuaca dan kondisi laut yang ekstrem. Letak geografis Kepulauan Anambas yang berbatasan langsung dengan Natuna membuat Anambas hanya memiliki dua bulan dalam setahun, yaitu April hingga Mei, dengan kondisi laut yang benar-benar tenang. Periode ini disebut musim angin timur. Pada masa ini perairan Kiabu begitu tenang dan jernih sehingga kami sangat mudah melihat dasar laut
Akhir tahun adalah saat cuaca paling ekstrem, yang juga dikenal sebagai musim angin utara, dimulai pada bulan Desember dan berlangsung hingga akhir Februari tahun berikutnya. Pada masa ini hampir mustahil bagi kami untuk melakukan kerja lapangan karena angin kencang dan gelombang tinggi yang dapat membahayakan keselamatan kami di laut. Selama bulan-bulan ini kami cenderung tinggal di basecamp kami di Desa Kiabu, menyusun rencana program untuk tahun berikutnya, bertemu dengan masyarakat setempat agar dapat membuat rencana yang lebih baik bagi desa, dan di waktu luang kami melakukan trekking di perbukitan sekitar Pulau Airabu (nama pulau tempat Kiabu berada).

Tiga tahun sebelum bekerja di Yayasan, saya magang di Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, di mana saya bertugas memberi informasi kepada wisatawan lokal dan mancanegara tentang konservasi pari manta serta kode etik menyelam bersama pari manta.
Ada hal menarik yang saya temukan tentang ekosistem laut di Taman Nasional Komodo dan Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas (TWP Anambas): kedua lokasi memiliki keragaman spesies karang keras yang tinggi. Menurut data Marine Rapid Assessment (MRAP) yang dilakukan oleh MPAG USAID[1], tingkat keanekaragaman spesies karang keras di Anambas memang setara dengan Komodo. Kedua lokasi ini lebih beragam daripada Pulau Banda di Maluku, tetapi lebih rendah daripada Kepulauan Derawan di Kalimantan Timur, Bunaken di Sulawesi Utara, dan Raja Ampat di Papua Barat.
Selain memperluas pengetahuan saya tentang konservasi laut di Indonesia, pengalaman magang ini juga membantu pekerjaan saya sekarang di Yayasan, di mana salah satu tanggung jawab utama saya adalah mengedukasi masyarakat setempat tentang konservasi laut.
Hal yang saya pelajari sejauh ini dari kegiatan penjangkauan masyarakat di dua lokasi berbeda di Indonesia adalah bahwa jauh lebih mudah mengedukasi masyarakat dan wisatawan di Taman Nasional Komodo karena tempat itu merupakan destinasi wisata populer. Orang-orang di sana memahami pentingnya menjaga ekosistem laut karena perekonomian mereka bergantung padanya.
Sementara itu di Kepulauan Anambas, meskipun pemerintah daerah telah menetapkan TWP Anambas sebagai salah satu daya tarik wisata bahari utama di kawasan ini dan aktif mempromosikannya, saat ini kabupaten ini belum menjadi destinasi populer bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, sehingga masyarakat setempat masih belum memahami manfaat ekonomi dari menjaga keanekaragaman hayati laut Anambas.
Rekan saya di tim konservasi laut, Novita Permata Putri, juga memiliki pandangan yang sama. Novita, yang menjadi salah satu Ahli Biologi Laut Junior di sini, sebelumnya bekerja di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, tempat ia meneliti hiu dan pari; ia mengatakan bahwa ketika perekonomian daerah membaik berkat pariwisata bahari, masyarakat setempat menjadi lebih bersemangat untuk ikut melindungi laut.
Tradisi dan adat istiadat setempat di Anambas masih kuat dan bertahan, termasuk praktik-praktik yang membahayakan lingkungan dan satwa liar. Meskipun kini sudah tidak terlalu umum, masih ada orang yang mengonsumsi dan memperdagangkan telur penyu. Tradisi ini telah dilakukan sejak zaman dahulu di sini, padahal penyu dan telurnya kini dilindungi di Indonesia dan ada undang-undang yang melarang perdagangan semua jenis penyu.
Sebagai seseorang yang tinggal di komunitas pulau yang erat ini sebagai “tamu”, tentu saja saya berhati-hati untuk tidak menggurui warga Kiabu soal menghentikan praktik-praktik yang merugikan. Maka, agar saya dan tim dapat lebih memahami persoalan ini, kami mengadakan pertemuan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) LKKPN Pekanbaru dan Kepala Desa. Dari diskusi tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan tentang penyu di desa ini masih sangat kurang, dan sebagian besar warga di sini belum menyadari konsekuensi hukum dari mengonsumsi dan memperdagangkan satwa dilindungi ini.

Tinggal di daerah terpencil dengan sambungan internet dan listrik yang sangat terbatas menuntut saya dan seluruh tim untuk berpikir kreatif dalam memecahkan masalah konservasi di sini. Salah satu gagasan yang kami hasilkan untuk mengatasi kurangnya pendidikan konservasi di Kiabu adalah kegiatan baru bernama KELAUT (baca selengkapnya tentang kegiatan ini di sini) untuk anak-anak sekolah.
Terkadang gagasan juga datang dari masyarakat setempat. Suatu kali kami berpikir untuk membuat zona penangkapan ikan di dekat Kiabu yang letaknya jauh dari zona inti TWP, namun para nelayan mengusulkan gagasan yang lebih baik kepada kami: alih-alih membuat area khusus untuk menangkap ikan, sebaiknya kami membuat rumpon (Fish Aggregating Devices/FAD) untuk menarik lebih banyak ikan ke Kiabu. Kami lebih menyukai gagasan mereka, dan kami bahkan menerima hibah dari Seastainable Co. untuk melaksanakan rencana tersebut!
Semua cerita ini adalah pengalaman berharga bagi saya, baik secara profesional maupun pribadi. Ini adalah kenangan unik yang tidak akan saya dapatkan di tempat lain, dan mustahil didapatkan di kota besar seperti Bogor, kampung halaman saya. Saya akan menghargai dan menyimpan setiap momen selama saya di sini, dan petualangan saya di Anambas akan berlanjut pada 2022. Sekali lagi, doakan saya ya!
Sumber:
[1] Mustika, P.L., Gunawan, T. & Erdmann, M. V. (eds) 2013, A Marine Rapid Assessment (MRAP) of the Anambas Islands Marine Tourism Park, 3-31 May 202 Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Indonesian Institute of Science (LIPI), the Government of Anambas Regency, The Nature Conservancy, Conservation International Indonesia, Denpasar.